The Demo Site

Anggota Komisi X, DPR RI, Dr Rohmani mengatakan DPR RI sepakat dan menyetujui guru honorer yang bertugas di sekolah negeri tidak dibiayai APBN dan APBD dan diangkat oleh kepala sekolah dengan SK hanya kepala sekolah diangkat menjadi CPNS tanpa test. "DPR sepakat, tenag...a honorer yang tidak memenuhi PP 4843 tidak dibiayai APBN dan APBD. Diangkat oleh kepala sekolah dan SK hanya kepala sekolah dan bertugas di sekolah negeri diangkat tanpa test.Tercatat mulai bertugas sebelum 1 Januari 2005 sebagai honorer. Sedangkan sesudah itu tidak bisa masuk," kata Rohmani ketika bertemu ramah dengan Dewan Pimpinan Cabang Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (DPC FTHSNI) Kota Medan di Aula SMA Negeri 7, Jalan Timor Medan, Selasa (22/7). Hadir pada temu ramah, Kadis Pendidikan diwakili Simbolon, Ketua PGRI Medan, Drs Ramlan Tarigan, Wakil Ketua Komisi B, DPRD Medan, Juliandi, SPdi, MSi, Aggota, Salman Alfarisi, Lc dan Ketua DPD FTHSNI Sumut, Kepala SMA Negeri 7 Medan, Drs M Abdu Siregar. Rohmani menjelaskan, DPR ada membuat draf terbagi dalam beberapa selain yang tidak dibiayai oleh APBD dan APBD. Kelompok lain, honorer yang memenuhi PP 4843 diangkat dengan verifikasi data dan tanpa test. Menurut laporan, kriteria ini sudah tidak ada dan sudah diangkat. Tapi di DKI Jakarta ada 6000 an. Ini persoalan, mereka lulus test dan memenuhi PP tapi tidak mau keluar DKI sehingga terpaksa ditegaskan, mereka mau memilih CPNS atau tidak sama sekali sehingga dari daerah bisa masuk mengisi kekosongan. Disuruh Memilih "Apa Indonesia hanya Jakarta, kenapa sangat tergantung, yang tidak mau ditempati di daerah lain, suruh memilih mau jadi PNS atau tidak," katanya. Ditambahkan, ada juga kelompok tenaga honor yang masuk menjadi honorer setelah 1 Januari 2005. Rekomendasi DPR ditest sesama honor. "Ini ada di Kementerian Pertanian, seperti satu desa satu penyuluh. Tahun 2007/2008 belakang ini diangkat tanpa test," katanya. Terakhir, kelompok tenaga honorer yang guru di sekolah-sekolah swasta bisa jadi CPNS dengan ikut test secara reguler seperti umumnya. Dari sejumlah kelompok draf ini masih diadu dengan maunya pemerintah dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN). Menurutnya, pemerintah berkeinginan agar honorer yang tidak memenuhi PP 4843 diverifikasi data dan juga ditest sesama tenaga honor. Sedangkan, maunya DPR RI, mereka yang tidak memenuhi PP 4843 itu tanpa ditest. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi B DPRD Medan, Juliandi SPdI,MSi mengatakan, seharusnya pemerintah secepatnya mengangkat guru-guru honorer yang bertugas di sekolah negeri dan tidak dibiayai APBN dan APBD karena mereka jelas-jelas sudah teruji. "Artinya, dalam mengajar sehari-hari mereka sudah ujian. Apalagi juga digaji dengan penghasilan yang minim," katanya. Sementara, Ketua DPC FTHSNI, Drs Erwin Effendi Polem, SH menyampaikan guru-guru honorer di sekolah negeri harus mendukung kinerja DPR RI sehingga tetap memperjuangkan nasib mereka. "Tanpa ada dukungan dan tekanan kepada pemerintah sulit mimpi ini terwujud,makanya guru honorer di sekolah negeri harus terus bersatu," katanya. Turut memberikan sambutan, Ketua PGRI Kota Medan, Drs Ramlan Tarigan