Passive Income

  • Kriteria Sertifikasi Tak Jelas TASIKMALAYA – Sekitar 35 orang guru madrasah tsanawiah (MTs) dan madrasah aliyah (MA) se-Priangan Timur mendatangi sekretariat Sertifikasi Guru di gedung FKIP Sejarah Universitas Siliwangi, kemarin (30/1). Mereka mempertanyakan kriteria penilaian yang dilakukan panitia dalam pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) atau sertifikasi guru.

    Alasannya, ada kesimpangsiuran informasi mengenai jumlah guru yang lolos dengan yang tidak. “Kami hanya ingin mengetahui kriteria ketidaklulusan itu seperti apa,” kata Rani Prihatin, salah seorang guru MA di Kabupaten Garut sebelum memasuki ruang sekretariat, kemarin (30/1).

    Dia juga mempertanyakan status PLPG. Menurutnya, PLPG seharusnya berbentuk pelatihan sehingga memiliki keriteria yang jelas kelulusan guru yang ikut pelatihan. Rani dan teman-temannya menuding ada permainan data dari pihak panitia dalam pelaksanaan sertifikasi.

    Seorang guru asal Tasikmalaya yang menolak menyebutkan namanya menyatakan, data Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, menyebutkan ada sekitar 35 orang guru yang tidak lulus sertifikasi. Namun informasi tersebut berbeda dengan data yang diberikan panitia sertifikasi yang menyatakan hanya 3 orang guru di kabupaten yang tidak lulus sertifikasi. “Ini kan tidak jelas. Seolah ada kesengajaan untuk mendapatkan uang,” tandasnya, singkat.

    Dikonfirmasi secara terpisah, koordinator lapangan PLPG Dedi Heryadi tidak bisa menjelaskan lebih rinci kriteria penilaian dalam PLPG tersebut. Menurutnya kriteria kelulusan mengacu pada buku acuan. Beberapa di antaranya nilai dari praktik mengajar tidak boleh kurang dari angka 65.

    Proses penilaian sendiri menurutnya dilakukan oleh para instruktur yang ditunjuk langsung pemerintah. Mereka yang ditunjuk adalah para dosen dari Unsil, Universitas Galuh Ciamis, dan Uniga (Garut). Hasil penilaian kata dia dimasukkan dalam sebuah program yang menentukan lolos dan tidaknya guru yang bersangkutan.

    “Penilaian kelulusan itu kan ada beberapa kriteria yang dipakai. Misalnya hasil workshop, seperti RPP, silabus kemudian ada proposal PTK. Itu semua dinilai oleh instruktur sesuai kriteria yang ada,” katanya.

    Saat ini kata dia, untuk angka ketidaklulusan guru dalam PLPG yang dilakukan Unsil berjumlah 22 orang. Selain itu dia mengaku tidak mengetahuinya. Sebab, kata Dedi, ada sebagian guru yang berada di bawah Kementerian Agama mengikuti PLPG di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Tasikmalaya.

    Dijelaskannya, ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa dilaksanakan di Unsil seperti seni budaya. “Kalau yang dilaksanakan di UPI saya belum bisa menjelaskan karena sampai sekarang masih proses,” tuturnya.

    Disinggung tentang tuntutan para guru yang mempertanyakan adanya penentuan lulus dan tidaknya dalam sebuah pelatihan, Dedi tidak dapat menjawabnya. Alasannya, terlalu banyak buku yang mengatur tentang PLPG. Namun yang jelas, kata dia, pengambilan keputusan itu telah mengacu kepada peraturan yang terdapat di dalam buku.

    “Kami di sini hanya pelaksana saja. Jadi kalau harus mengambil satu keputusan saya tidak bisa. Kalau sekarang mereka punya harapan (keinginan) silakan saja karena pada hakikatnya mereka itu bawahan Kementerian Agama atau Diknas,” pungkasnya. (pee)

    more

  • Maret, Reformasi Birokrasi Serentak di Seluruh Provinsi JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjadikan seluruh provinsi sebagai contoh (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuannya, agar reformasi birokrasi bisa dipercepat.

    "Saya mau reformasi birokrasi di daerah dipercepat. Makanya seluruh provinsi akan jadi pilot project," kata Menpan&RB Azwar Abubakar, Selasa (31/1).

    Dari setiap provinsi itu, lanjutnya, akan dipilih masing-masing satu kabupaten dan kota. Sehingga secara serentak 33 provinsi, 33 kabupaten, 33 kota bisa melaksanakan reformasi birokrasi yang direncanakan mulai diterapkan Maret mendatang.

    "Penetapan daerah kabupaten/kota dilihat dari prestasinya selama ini terutama dari laporan kinerjanya dan anggaran. Dan paling utama sikap politik kepala daerahnya. Sebab, reformasi birokrasi akan jalan bagus kalau didukung penuh kepala daerah," tegasnya.

    Nantinya, Kemenpan&RB akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kabupaten/kota yang layak dijadikan pilot project. Sebab, dengan pelaksanaan reformasi, otomatis PNS-nya akan menerima reward berupa remunerasi.

    Mantan Wakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) itu pun berharap, daerah yang dijadikan pilot project dapat mempercepat reformasi terhaap para birokratnya. “Khusus untuk Aceh, harus menjadi contoh, dan dalam lima bulan ke depan harus sudah siap melaksanakan reformasi birokrasi,” sambung mantan anggota DPR dari daerah pemilihan NAD ini.

    Sebelumnya, pemerintah menetapkan 76 daerah akan menjadi pilot project reformasi birokrasi. 76 daerah tersebut terdiri dari 33 kabupaten, 33 kota, dan 10 provinsi. Dengan memperbanyak daerah pilot project, sebut Awar, maka pelaksanaan reformasi birokrasi bisa dilakukan lebih efisien dibanding menurunkan tim pusat ke daerah-daerah.

    Diantara 76 daerah yang menjadi pilot project itu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Kota Solo, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Palangkaraya, Kota Cimahi, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain. (Esy/jpnn)

    more

  • CPNS Formasi 2009 Desak Pemda Terbitkan SK TIMIKA – Tidak kunjung diterbitkannya SK CPNS Formasi Tahun 2009 sampai tahun 2012, membuat warga yang lolos sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2009 di Kabupaten Puncak, bertanya-tanya. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua segera menerbitkan SK CPNS agar para calon pegawai tersebut bisa bekerja menjalankan birokrasi pemerintahan.

    Hal itu disampaikan Warga Kabupaten Puncak yang merupakan salah satu CPNS Formasi 2009, Tommy Uamang, didampingi rekannya, Yonas Magal dan Anton Elas, saat mendatangi Gedung Biru Radar Timika, Senin (30/1) siang. Tommy mengatakan dirinya merupakan CPNS Formasi 2009 yang sampai saat ini belum menerima SK. “Sampai saat ini kami belum menerima SK PNS, padahal kabupaten lain sudah terima SK,” katanya.

    Sebagai CPNS, lanjut Tommy, dia pernah menanyakan soal SK kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Puncak. Jawaban yang dia peroleh, dari 549 CPNS, baru 370 CPNS yang melengkapi persyaratan termasuk transkrip nilai, sedangkan sisanya masih proses.

    “Kami pernah mendapatkan informasi bahwa Badan Kepegawaian Puncak menerima bantuan dari dinas-dinas untuk bisa mencetak SK CPNS sendiri, namun sampai saat ini belum ada (SK) dicetak. Katanya kekurangan dana, padahal dinas pernah bantu dan persyaratan kami sendiri sudah lengkap kok,” terangnya.

    Tidak hanya itu. Tommy mengungkapkan ada beberapa temannya yang juga diterima sebagai CPNS Formasi 2009, tapi saat ini sudah meninggal dunia akibat konflik di Puncak. “Ada juga yang sudah meninggal karena konflik, padahal mereka belum terima SK CPNSnya. Kami berharap Pemerintah lebih cepat memproses penerbitan SK tersebut, karena itu merupakan salah satu cara mendamaikan masyarakat yang sedang konflik. Mereka kan pasti berfikir, mau perang terus atau damai dan bekerja di pemerintah,” jelasnya.

    Dia juga berharap pemerintah bisa menerbitkan SK CPNS 2009 minimal awal Bulan Februari nanti. “Memang pernah Bupati Puncak berjanji SK tersebut akan diterbitkan sebelum 31 Januari 2012, akan tetapi ini sudah mau berakhir Bulan Januari belum ada kejelasan tentang terbitnya SK tersebut. Sekali lagi kami minta pemerintah supaya segera menerbitkan SK, supaya kami bisa menjalankan birokrasi pemerintahan. Kalau tidak, kapan kami bisa menjalankan pemerintahan, kapan mau mengurus NIPnya, semuanya jadi tidak jelas. Jadi kami minta pemerintah segera menerbitkan SK tersebut,” pintanya. (one)

    more

  • Tes guru honorer Februari 2011
    ACEH UTARA - Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara, Jamali Sulaiman mengatakan, sesuai informasi yang berhasil diterima pihaknya dari BKN, pelaksanaan tes kompetensi tenaga guru honorer katagori dua akan dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air pada akhir Januari atau awal Februari 2011.

    “Kemarin (Minggu-red) saya ditelefon Pak Bismar Sitinjak dari BKN. Beliau meminta data guru honorer katagori dua untuk segera dikirim ke BKN karena kalau lewat Desember 2010, data itu belum dikirim juga, maka data dari Aceh Utara dianggap batal.

    Kemudian saya tanya, kenapa buru-buru dan kapan rencana tes dilaksanakan. Kata beliau kalau tidak sempat akhir Januari maka dilakukan pada Februari 2011,” terang Jamali Sulaiman mengutip penjelasan dari Bismar Sitinjak, tadi pagi.

    Diakuinya, belum mengetahui jumlah data tenaga honorer yang telah diverifikasi dan divalidasi, karena tugas itu menjadi kewenangan instansi masing-masing, baru kemudian disahkan Inspektorat. Berkas yang telah mendapatkan pengesahan inspektorat dikirimkan ke BKPP dan BKN. Hal ini sesuai amanah Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 05 tahun 2010.

    Dalam surat edaran itu, juga diamanahkan para tenaga honorer yang datanya diverifikasi dan divalidasi, adalah mereka yang bekerja diinstansi pemerintah yang honornya bukan berasal dari APBD maupun APBN, memiliki usia paling muda 19 tahun dan paling tua 46 tahun pada Januari 2006.

    Yang bersangkutan juga minimal telah memiliki masa kerja terhitung 31 Desember 2005, satu tahun, secara terus menerus dan tidak terputus-putus. Verifikasi data itu bersifat komulatif. Salah satu kriteria tidak dipenuhi, sesuai SE Menpan dan RB, maka data itu tidak boleh dilanjutkan hingga ke BKN.

    more

  • Pria Menikah Lebih Mapan dari Pria Lajang? VIVAnews - Jika Anda pria yang memiliki penghasilan pas-pas an semasa lajang, jangan khawatir tak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga saat masuk dalam jenjang pernikahan. Karena sebuah penelitian mengungkap, kebanyakan pria setelah menikah justru penghasilannya makin melimpah.

    Seperti dikutip dari laman Daily Mail, pria yang telah menikah mendapatkan tujuh persen penghasilan lebih banyak dibanding pria lajang.

    Kesimpulan itu diperoleh dari survei 12.000 orang Jerman yang dilakukan oleh University of Bielefeld. Survei itu sudah mempertimbangkan perbedaan usia, pendidikan dan pengalaman ketika melakukan penelitian.

    Para akademisi itu mengatakan bahwa setelah menikah, pria mengambil kepentingan yang lebih besar dalam keuangan mereka dan melakukan upaya lebih keras untuk memperbaiki nasib.

    "Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan pria merasa tidak puas dengan pendapatan sebelumnya semasa lajang. Hal ini menyebabkan pria yang sudah menikah lebih berupaya keras mencari pendapatan lebih tinggi dalam pekerjaan mereka. Alhasil banyak pria menikah mendapatkan upah lebih tinggi," kata akademisi di Universitas Bielefeld di Jerman.

    Untuk mencapai kesimpulan, para peneliti itu menganalisis data dari 12.245 orang yang diwawancarai dari berbagai status pekerjaan, jam kerja, pendapatan dan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas rumah tangga.

    Peneliti menyimpulkan: "Perubahan gaya hidup yang berhubungan dengan pernikahan, membuat pengeluaran rumah tangga meningkat, dan seterusnya."

    Untuk itu, bagi Anda pria lajang yang memiliki pendapatan pas-pasan, jangan ragu melangkah untuk merencanakan pernikahan.

    more

  • Ada Tes Khusus Honorer Hasil Kunjungan Dewan ke Men PAN BATU - Harapan 652 tenaga honorer Pemkot Batu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terbuka. Itu setelah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Men-PAN) mewacanakan ujian khusus masuk PNS bagi tenaga honorer daerah (honda) yang tak masuk data base.

    Wacana ujian khusus masuk PNS bagi tenaga honorer tersebut terungkap setelah anggota DPRD Kota Batu Sugeng Minto mendatangi kantor Men-PAN di Jakarta untuk menanyakan nasib tenaga honorer di Kota Batu. ''Kemungkinan itu (tes khusus) sangat terbuka,'' tandas Sugeng kemarin.

    Menurutnya, wacana itu muncul karena ia bersama ketiga pimpinan DPRD Kota Batu mendesak agar dibuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi PNS. Selain Sugeng, yang berangkat adalah Ketua DPRD Suliadi serta Suhadi dan Sugeng Hariono, wakil ketua DPRD.

    Terkait dengan status ratusan tenaga honorer, lanjut dia, sudah tidak ada persoalan. Sambil menunggu hasil tes yang diwacanakan Men-PAN EE Mangindaan itu, Sugeng berharap agar ratusan tenaga honorer itu diperpanjang statusnya. Penggajiannya juga diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu.

    "Kami juga sudah minta ke Men-PAN agar ada pengecualian. Masak gara-gara selisih satu tahun saja, peluang mereka menjadi PNS hilang. Solusinya ya, mereka diperpanjang dulu," kata politisi asal PAN itu.

    Wakil Ketua DPRD Kota Batu Suhadi menambahkan, meski sudah ada PP 48/2005 tentang pengangkatan CPNS yang melarang pemda mengangkat tenaga honorer, namun ia berharap muncul aturan lagi. Isinya, aturan itu melegalkan status tenaga honorer dan bisa diangkat jadi PNS.

    "Memang sudah ada PP yang melarang. Tapi hukum itu tidak berlaku surut, bisa jadi nanti muncul aturan baru lagi," ujar politisi asal Partai Golkar itu.

    Suhadi berharap, ratusan tenaga honorer di Kota Batu itu mendapatkan status dan gaji dari APBD secara legal. Sebab, selama ini mereka juga sudah mengabdi ke Pemkot Batu. "Ini juga sudah kami koordinasikan dengan Kemen PAN," tuturnya. Sumber : Radar Malang

    more

  • pemerintah daerah agar tidak memanipulasi data tenaga honorer dan pasti ketahuan JAKARTA – Untuk kesekian kalinya, pemerintah mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memanipulasi data tenaga honorer yang dimasukkan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi CPNS. Jika sebelumnya yang sering mengeluarkan warning dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan & RB) dan BKN, kali ini dari Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdagri, Diah Anggraeni mengatakan, pelaku manipulasi data honorer pasti terungkap. “Kalau ada manipulasi, pasti ketahuan. Melacaknya gampang, siapa kepala daerahnya saat itu (saat SK honorer dikeluarkan, red). Saya ini mantan Kepala Biro Kepegawaian selama lima tahun, sudah hapal (modus-modus manipulasi, red),” ujar Diah di kantornya, Selasa (21/9). Sebelumnya, Diah merupakan pegawai di Pemprov Jawa Tengah.

    Dia sendiri merupakan anggota tim penerimaan CPNS tingkat nasional. Dia mengatakan, tenaga honorer yang mulai bekerja di atas tahun 2005, tidak bisa diusulkan untuk menjadi CPNS. “Untuk pendataan honorer, data base-nya 2005. Untuk di atas 2005, tidak ada pengangkatan,” tegasnya.

    Dia meminta agar pemda tidak memanipulasi data honorer. Jika kecurangan tetap dilakukan, justru akan mempersulit proses pengangkatan honorer jadi CPNS. “Kasihan dong, pemerintah sudah berupaya mengangkat honorer, jangan malah dimanipulasi,” pintanya lagi.

    Dia membenarkan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir pengangkatan honorer jadi CPNS. Mulai tahun depan, sudah tidak ada lagi pengangkatan honorer jadi CPNS. “Tahun ini terakhir untuk honorer,” cetusnya.

    Pernyataan Diah memperkuat keterangan Sekretaris Menneg PAN & RB, Tasdik Kinanto, beberapa hari lalu. “Ini yang terakhir kita angkat CPNS dari honorer. Setelah penyelesaian honorer kategori satu (APBN/APBD) dan kategori dua (yang tidak dibiayai APBN/APBD), tidak ada pengangkatan lagi,” tegas Tasdik.

    Jika nanti ada lagi permintaan daerah bahwa masih banyak honorer yang belum terdata, Tasdik mengatakan sudah tidak ada tawar-menawar. “Sudah cukup kebijakan pusat memahami daerah. Pemda yang lalai, pusat yang tanggung resikonya. Logikanya, kalau ngaku ada banyak honorer, berarti kan sudah siap data. Jadi tidak ada lagi istilah tercecer,” tandas Tasdik

    more

Langganan: Postingan (Atom)

Pengikut